Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Papua fokus pada program penanganan kemiskinan ekstrem di 139 kampung pada tahun 2024.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani Rabu mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem masuk dalam tujuh program prioritas nasional 2024, sehingga Kabupaten Jayapura pun akan terus bergerak dalam pengendaliannya.
Menurut dia, Kabupaten Jayapura sebenarnya tidak masuk dalam daerah kategori kemiskinan ekstrem.
“Untuk menjawab program nasional itu maka kami terus memprogramkan berbagai kegiatan pemberdayaan, bantuan bahan pokok, serta bantuan bibit dan pupuk sehingga masyarakat dapat meningkatkan usahanya,” katanya.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jayapura per 30 November 2023 tercatat 11,45 persen, atau turun 0,49 persen dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang dilaporkan 11,94 persen.
Penduduk miskin di Kabupaten Jayapura, katanya, dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan dari 14,18 persen menjadi 11,45 persen.
Menurut Parson, pihaknya terus mengecek program dan kegiatan yang dilakukan oleh 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis maupun 19 distrik.
“Kami selalu mendapat laporkan apa saja yang telah dilakukan dalam bulan ini, kalau tidak terjadi perubahan atau program dan kegiatan tidak berjalan maka tim langsung melakukan evaluasi,” katanya.
Dia juga menjelaskan, program dan kegiatan yang ditelah disusun itu muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di 139 kampung dan lima kelurahan.
“Kami juga menggenjot ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program yang dikerjakan oleh OPD dan distrik untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial,” katanya.
Parson Horota menambahkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pun menjadi prioritas program di setiap OPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
“Dana otsus yang dikucurkan melalui OPD dan distrik itu juga merupakan faktor pendukung dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani Rabu mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem masuk dalam tujuh program prioritas nasional 2024, sehingga Kabupaten Jayapura pun akan terus bergerak dalam pengendaliannya.
Menurut dia, Kabupaten Jayapura sebenarnya tidak masuk dalam daerah kategori kemiskinan ekstrem.
“Untuk menjawab program nasional itu maka kami terus memprogramkan berbagai kegiatan pemberdayaan, bantuan bahan pokok, serta bantuan bibit dan pupuk sehingga masyarakat dapat meningkatkan usahanya,” katanya.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jayapura per 30 November 2023 tercatat 11,45 persen, atau turun 0,49 persen dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang dilaporkan 11,94 persen.
Penduduk miskin di Kabupaten Jayapura, katanya, dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan dari 14,18 persen menjadi 11,45 persen.
Menurut Parson, pihaknya terus mengecek program dan kegiatan yang dilakukan oleh 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis maupun 19 distrik.
“Kami selalu mendapat laporkan apa saja yang telah dilakukan dalam bulan ini, kalau tidak terjadi perubahan atau program dan kegiatan tidak berjalan maka tim langsung melakukan evaluasi,” katanya.
Dia juga menjelaskan, program dan kegiatan yang ditelah disusun itu muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di 139 kampung dan lima kelurahan.
“Kami juga menggenjot ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program yang dikerjakan oleh OPD dan distrik untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial,” katanya.
Parson Horota menambahkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pun menjadi prioritas program di setiap OPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).
“Dana otsus yang dikucurkan melalui OPD dan distrik itu juga merupakan faktor pendukung dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024