Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat Daya (Bawaslu PBD) dan Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Provinsi Papua Barat Daya teken kerja sama(MoU) dan membentuk satu komitmen untuk bersama mengawal pesta demokrasi yang diagendakan pada 14 Februari 2024.
Penandatangan kerja sama ini dilakukan pada apel siaga patroli pengawasan oleh Bawaslu PBD dan bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2024 di halaman Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Jumat.
Ketua Bawaslu PBD Farli Sampetoding menjelaskan kerja sama antara Bawaslu dan PWI ini mengarah kepada kontribusi aktif pers terhadap keberlangsungan pesta demokrasi ini berjalan aman, damai, sukses dan berkualitas.
"Tujuan dari kolaborasi ini tidak lain adalah untuk memaksimalkan fungsi pers dalam mengawal kesuksesan demokrasi, itu penting,' jelas Ketua Bawaslu Farli.
Pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pelanggaran Pemilu.
"Jadi kami harap jangan lagi ada ketidaktahuan masyarakat terhadap pidana Pemilu yang akan terjadi maupun kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran kami,” kata Farli.
Dia mengakui bahwa kerja sama antara Bawaslu PBD dengan PWI PBD sebenarnya sudah digagas jauh hari, namun sekarang baru terealisasi.
"Melalui kerja sama tersebut, diharapkan adanya transfer dan barter informasi dari PWI ke Bawaslu maupun sebaliknya. Nanti, di bawah Koordinasi divisi Humas Bawaslu PBD, kami berharap ada organisasi pers lainnya yang juga akan kita ajak untuk berkolaborasi,” kata dia.
Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi menjelaskan bahwa PWI merupakan organisasi konstituen Dewan Pers yang memiliki kemitraan dengan media-media.
Model kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi dan kontribusi PWI sebagai pilar ke-4 demokrasi yang berperan aktif ikut menyukseskan pesta demokrasi.
Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai proses dan ketentuan Pemilu, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih.
Melalui peran tersebut pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, pers juga berperan penting dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu, dengan melaporkan praktik-praktik curang, sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.
Pemilu tidak akan membawa perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislatif dan calon presiden. Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan Pemilu dan kualitas calon, adalah sarana bagi publik untuk melakukan ”fit and proper test” guna menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya.
“Kita pers memang diharuskan ikut berpartisipasi dalam mengawal jalannya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, damai dan aman," ujarnya.
Kerja sama ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari kerjasama antara PWI dari Bawaslu Kota Sorong tahun 2023 lalu dengan komitmen yang sama untuk menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat terkait dengan seluruh tahapan Pemilu 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penandatangan kerja sama ini dilakukan pada apel siaga patroli pengawasan oleh Bawaslu PBD dan bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2024 di halaman Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Jumat.
Ketua Bawaslu PBD Farli Sampetoding menjelaskan kerja sama antara Bawaslu dan PWI ini mengarah kepada kontribusi aktif pers terhadap keberlangsungan pesta demokrasi ini berjalan aman, damai, sukses dan berkualitas.
"Tujuan dari kolaborasi ini tidak lain adalah untuk memaksimalkan fungsi pers dalam mengawal kesuksesan demokrasi, itu penting,' jelas Ketua Bawaslu Farli.
Pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pelanggaran Pemilu.
"Jadi kami harap jangan lagi ada ketidaktahuan masyarakat terhadap pidana Pemilu yang akan terjadi maupun kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran kami,” kata Farli.
Dia mengakui bahwa kerja sama antara Bawaslu PBD dengan PWI PBD sebenarnya sudah digagas jauh hari, namun sekarang baru terealisasi.
"Melalui kerja sama tersebut, diharapkan adanya transfer dan barter informasi dari PWI ke Bawaslu maupun sebaliknya. Nanti, di bawah Koordinasi divisi Humas Bawaslu PBD, kami berharap ada organisasi pers lainnya yang juga akan kita ajak untuk berkolaborasi,” kata dia.
Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi menjelaskan bahwa PWI merupakan organisasi konstituen Dewan Pers yang memiliki kemitraan dengan media-media.
Model kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi dan kontribusi PWI sebagai pilar ke-4 demokrasi yang berperan aktif ikut menyukseskan pesta demokrasi.
Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai proses dan ketentuan Pemilu, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih.
Melalui peran tersebut pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Selain itu, pers juga berperan penting dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu, dengan melaporkan praktik-praktik curang, sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.
Pemilu tidak akan membawa perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislatif dan calon presiden. Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan Pemilu dan kualitas calon, adalah sarana bagi publik untuk melakukan ”fit and proper test” guna menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya.
“Kita pers memang diharuskan ikut berpartisipasi dalam mengawal jalannya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, damai dan aman," ujarnya.
Kerja sama ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari kerjasama antara PWI dari Bawaslu Kota Sorong tahun 2023 lalu dengan komitmen yang sama untuk menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat terkait dengan seluruh tahapan Pemilu 2024.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024