Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat berhasil melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap keuangan negara dan daerah sebanyak Rp96,61 miliar pada tahun 2023.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi Kepala BPKP Republik Indonesia Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto seusai pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat di Manokwari, Rabu.
Iwan Taufiq mengatakan kontribusi pengawasan keuangan tersebut meliputi optimalisasi penerimaan daerah Rp5,01 miliar, efisiensi pengeluaran negara dan daerah mencapai Rp29,66 miliar, serta penyelamatan keuangan negara dan daerah Rp61,94 miliar.
"BPKP Perwakilan Papua Barat telah memberikan kontribusi pengawasan pada pengelolaan uang negara dan daerah," kata Iwan Tauqif.
Ia menyarankan agar seluruh aparatur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi dalam penyelenggaraan agenda pembangunan sesuai tugas pokok masing-masing institusi.
Kerja sama tersebut memberikan efek positif terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperhatikan akuntabilitas keuangan, kinerja kerja sekaligus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern.
"Saya berharap agar semua pemangku kepentingan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas supaya masyarakat semakin sejahtera," ucap Iwan.
Selain itu, kata dia, BPKP juga telah melaksanakan evaluasi perencanaan penganggaran berbasis kinerja tahun 2023 pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
BPKP terus mendorong agar seluruh pemerintah daerah di dua provinsi tersebut, memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara tepat sasaran.
"Gunakan APBD-nya untuk program atau kegiatan yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Iwan.
Ia mengajak pemerintah daerah turut berpartisipasi melaksanakan lima agenda nasional yang saat ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo.
Kelima isu dimaksud yaitu pengentasan masalah kemiskinan, penurunan prevalensi stunting atau balita kurang gizi, peningkatan daya saing pariwisata, ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing UMKM.
"Jadi ada lima fokus yang menjadi perhatian Presiden dan perlu ditindaklanjuti oleh daerah," ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut Iwan Taufiq Purwanto menyerahkan laporan ikhtisar hasil pengawasan semester II tahun 2023 kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Hal itu diungkapkan oleh Deputi Kepala BPKP Republik Indonesia Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto seusai pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat di Manokwari, Rabu.
Iwan Taufiq mengatakan kontribusi pengawasan keuangan tersebut meliputi optimalisasi penerimaan daerah Rp5,01 miliar, efisiensi pengeluaran negara dan daerah mencapai Rp29,66 miliar, serta penyelamatan keuangan negara dan daerah Rp61,94 miliar.
"BPKP Perwakilan Papua Barat telah memberikan kontribusi pengawasan pada pengelolaan uang negara dan daerah," kata Iwan Tauqif.
Ia menyarankan agar seluruh aparatur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi dalam penyelenggaraan agenda pembangunan sesuai tugas pokok masing-masing institusi.
Kerja sama tersebut memberikan efek positif terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan memperhatikan akuntabilitas keuangan, kinerja kerja sekaligus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern.
"Saya berharap agar semua pemangku kepentingan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas supaya masyarakat semakin sejahtera," ucap Iwan.
Selain itu, kata dia, BPKP juga telah melaksanakan evaluasi perencanaan penganggaran berbasis kinerja tahun 2023 pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
BPKP terus mendorong agar seluruh pemerintah daerah di dua provinsi tersebut, memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara tepat sasaran.
"Gunakan APBD-nya untuk program atau kegiatan yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Iwan.
Ia mengajak pemerintah daerah turut berpartisipasi melaksanakan lima agenda nasional yang saat ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo.
Kelima isu dimaksud yaitu pengentasan masalah kemiskinan, penurunan prevalensi stunting atau balita kurang gizi, peningkatan daya saing pariwisata, ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing UMKM.
"Jadi ada lima fokus yang menjadi perhatian Presiden dan perlu ditindaklanjuti oleh daerah," ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut Iwan Taufiq Purwanto menyerahkan laporan ikhtisar hasil pengawasan semester II tahun 2023 kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024