Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua melalui Dinas Pendidikan melakukam validasi data mahasiswa orang asli Papua (OAP) kuliah di luar negeri yang terancam putus kuliah karena ketiadaan biaya pendidikan mereka setelah dihentikan oleh Pemprov Papua.
"Saya sudah tugaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Jhon Sobuber memverifikasi data nama-nama mahasiswa asal Biak kuliah luar negeri ke Kementerian Pendidikan di Jakarta dan Pemprov Papua," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamaruddin di Biak, Jumat.
Diakuinya, pengecekan data nama dan tempat studi penting diverifikasi supaya ketika bantuan beasiswa yang disiapkan Pemkab Biak Numfor direalisasikan bisa tepat sasaran sesuai dengan identitas tempat studi.
Kamaruddin mengakui, sesuai kebijakan program Bupati Herry Ario Naap pada tahun anggaran 2024 telah mengalokasikan dana otononi khusus (Otsus) untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa Biak di luar negeri.
Untuk alokasi besaran dana bantuan pendidikan mahasiswa Biak di luar negeri, menurut Kamaruddin, Pemkab Biak Numfor telah menyiapkan anggaran kurang lebih mencapai Rp20 miliar.
Kamaruddin berharap, jika data validasi mahasiswa clear dan jelas studi perguruan tingginya maka baru pihak Dinas Pendidikan Biak NumforBsebagai pengelola anggaran dapat menindaklanjuti proses pemberian bantuan pendidikan.
"Mudah-mudahan setelah hasil validasi data identitas mahasiswa tuntas maka selanjutnya menanti realisasi penyaluran bantuan sesuai data sehingga mahasiswa bisa kuliah kembali di luar negeri," harap Kamaruddin.
Pemprov Papua meluncurkan program Beasiswa Papua Unggul yang merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan lulusan siswa siswi OAP untuk melanjutkan studi di luar negeri.
Tetapi sejak 2022-2023 bantuan biaya pendidikan mahasiswa OAP di luar negeri terhenti karena ketiadaan anggaran membayar SPP dan biaya studi hingga uang makan
Sehingga pada 2024 program bantuan pendidikan mahasiswa studi di luar negeri dikembalikan ke kabupaten/kota untuk membiayai dari dana otsus bagi kelanjutan pendidikan mahasiswa OAP di luar negeri.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Saya sudah tugaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Jhon Sobuber memverifikasi data nama-nama mahasiswa asal Biak kuliah luar negeri ke Kementerian Pendidikan di Jakarta dan Pemprov Papua," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamaruddin di Biak, Jumat.
Diakuinya, pengecekan data nama dan tempat studi penting diverifikasi supaya ketika bantuan beasiswa yang disiapkan Pemkab Biak Numfor direalisasikan bisa tepat sasaran sesuai dengan identitas tempat studi.
Kamaruddin mengakui, sesuai kebijakan program Bupati Herry Ario Naap pada tahun anggaran 2024 telah mengalokasikan dana otononi khusus (Otsus) untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa Biak di luar negeri.
Untuk alokasi besaran dana bantuan pendidikan mahasiswa Biak di luar negeri, menurut Kamaruddin, Pemkab Biak Numfor telah menyiapkan anggaran kurang lebih mencapai Rp20 miliar.
Kamaruddin berharap, jika data validasi mahasiswa clear dan jelas studi perguruan tingginya maka baru pihak Dinas Pendidikan Biak NumforBsebagai pengelola anggaran dapat menindaklanjuti proses pemberian bantuan pendidikan.
"Mudah-mudahan setelah hasil validasi data identitas mahasiswa tuntas maka selanjutnya menanti realisasi penyaluran bantuan sesuai data sehingga mahasiswa bisa kuliah kembali di luar negeri," harap Kamaruddin.
Pemprov Papua meluncurkan program Beasiswa Papua Unggul yang merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan lulusan siswa siswi OAP untuk melanjutkan studi di luar negeri.
Tetapi sejak 2022-2023 bantuan biaya pendidikan mahasiswa OAP di luar negeri terhenti karena ketiadaan anggaran membayar SPP dan biaya studi hingga uang makan
Sehingga pada 2024 program bantuan pendidikan mahasiswa studi di luar negeri dikembalikan ke kabupaten/kota untuk membiayai dari dana otsus bagi kelanjutan pendidikan mahasiswa OAP di luar negeri.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024