Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat meminta pemerintah provinsi setempat segera menyelesaikan proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Manokwari Selatan.
"Harus segera diselesaikan karena sudah dimulai," kata Ketua Komisi V DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan bahwa anggota Komisi V telah melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan BLK, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi dalam rapat dengar pendapat APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
Keterangan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, penyelesaian pembangunan fisik BLK terkendala dengan keterbatasan alokasi anggaran.
"Postur anggaran memang tidak memungkinkan untuk penyelesaian, makanya dialokasikan kembali. Kalau tidak, jadi temuan," ujar Saleh.
Menurut dia, pemerintah daerah wajib menganggarkan keberlanjutan pembangunan BLK beserta sarana prasarana pendukung, sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.
Komisi V DPRP juga sudah memberikan rekomendasi tertulis yang dipaparkan dalam agenda pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna penetapan APBD Papua Barat 2024.
"Komisi V sudah berikan rekomendasi supaya dianggarkan ulang untuk kelanjutan pembangunan BLK," tutur Saleh.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan rekomendasi dari Komisi V siap ditindaklanjuti, namun penyelesaian proyek fisik BLK dilakukan secara bertahap.
Hal ini berkaitan dengan anggaran tahun 2024 mengalami penurunan setelah adanya pemekaran DOB Papua Barat Daya, dan fokus penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
"Disnakertrans sudah lakukan justifikasi, dan pembangunan BLK pasti dilanjutkan sesuai kemampuan anggaran," ucap Yacob Fonataba.
Kepala Disnakertrans Papua Barat Fredrik Saidui mengatakan bahwa pembangunan fisik BLK terintegrasi milik pemerintah provinsi di Manokwari Selatan, baru mencapai 30 persen.
Kehadiran BLK bermaksud mewujudkan ketersediaan tenaga kerja lokal Papua Barat yang berkualitas agar mampu menjawab permintaan perusahaan ataupun dapat mengembangkan potensi diri masing-masing.
BLK juga dapat dimanfaatkan sejumlah pendidikan vokasi di Papua Barat seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar lulusan pendidikan vokasi memiliki daya saing.
"Kami berharap BLK bisa secepatnya selesai. Tapi semua tergantung kemampuan anggaran," ujar Fredrik Saidui.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Harus segera diselesaikan karena sudah dimulai," kata Ketua Komisi V DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan bahwa anggota Komisi V telah melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan BLK, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah provinsi dalam rapat dengar pendapat APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
Keterangan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, penyelesaian pembangunan fisik BLK terkendala dengan keterbatasan alokasi anggaran.
"Postur anggaran memang tidak memungkinkan untuk penyelesaian, makanya dialokasikan kembali. Kalau tidak, jadi temuan," ujar Saleh.
Menurut dia, pemerintah daerah wajib menganggarkan keberlanjutan pembangunan BLK beserta sarana prasarana pendukung, sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.
Komisi V DPRP juga sudah memberikan rekomendasi tertulis yang dipaparkan dalam agenda pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna penetapan APBD Papua Barat 2024.
"Komisi V sudah berikan rekomendasi supaya dianggarkan ulang untuk kelanjutan pembangunan BLK," tutur Saleh.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan rekomendasi dari Komisi V siap ditindaklanjuti, namun penyelesaian proyek fisik BLK dilakukan secara bertahap.
Hal ini berkaitan dengan anggaran tahun 2024 mengalami penurunan setelah adanya pemekaran DOB Papua Barat Daya, dan fokus penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
"Disnakertrans sudah lakukan justifikasi, dan pembangunan BLK pasti dilanjutkan sesuai kemampuan anggaran," ucap Yacob Fonataba.
Kepala Disnakertrans Papua Barat Fredrik Saidui mengatakan bahwa pembangunan fisik BLK terintegrasi milik pemerintah provinsi di Manokwari Selatan, baru mencapai 30 persen.
Kehadiran BLK bermaksud mewujudkan ketersediaan tenaga kerja lokal Papua Barat yang berkualitas agar mampu menjawab permintaan perusahaan ataupun dapat mengembangkan potensi diri masing-masing.
BLK juga dapat dimanfaatkan sejumlah pendidikan vokasi di Papua Barat seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar lulusan pendidikan vokasi memiliki daya saing.
"Kami berharap BLK bisa secepatnya selesai. Tapi semua tergantung kemampuan anggaran," ujar Fredrik Saidui.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023