Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Manokwari segera melakukan pengkajian terhadap kualitas lahan dan air pada areal pertanian di Distrik Masni.
"Saya minta ketegasan kabupaten bentuk tim untuk lakukan kajian," kata Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob S Fonataba di Manokwari, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa penurunan produktivitas padi sawah di wilayah Masni, perlu ditindaklanjuti melalui penelitian terhadap kualitas lahan pertanian secara komprehensif.
Hasil kajian tersebut memudahkan pemerintah daerah menemukan faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas lahan pertanian, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi.
"Kalau ada unsur-unsur (aktivitas penambangan emas ilegal) itu, maka pemerintah keluarkan rekomendasi dan laporkan ke pihak berwajib," tegas Yacob Fonataba.
Menurut dia pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat produktivitas komoditas pertanian di Papua Barat.
Selain kualitas lahan, sumber daya petani, irigasi, penggunaan peralatan, dan sarana produksi menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi efektif.
"Supaya sektor pertanian bisa lebih maksimal dan upaya kemandirian pangan dapat tercapai," tutur Yacob S Fonataba.
Beberapa waktu lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari telah mengambil sampel tanah dan air dari areal pertanian Distrik Masni.
Namun, pengujian terhadap sampel mengalami kendala karena Papua Barat tidak memiliki laboratorium yang terakreditasi.
Di sisi lain, DLH Manokwari memerlukan adanya laporan pengaduan dari masyarakat terkait kondisi pertanian yang tercemar akibat aktivitas penambangan emas ilegal.
"Kendalanya, kami mau gali informasi ke masyarakat tapi masyarakat takut berikan Informasi karena ada intimidasi dari pemilik hak ulayat," jelas salah satu staf DLH Kabupaten Manokwari.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Saya minta ketegasan kabupaten bentuk tim untuk lakukan kajian," kata Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob S Fonataba di Manokwari, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa penurunan produktivitas padi sawah di wilayah Masni, perlu ditindaklanjuti melalui penelitian terhadap kualitas lahan pertanian secara komprehensif.
Hasil kajian tersebut memudahkan pemerintah daerah menemukan faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas lahan pertanian, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi.
"Kalau ada unsur-unsur (aktivitas penambangan emas ilegal) itu, maka pemerintah keluarkan rekomendasi dan laporkan ke pihak berwajib," tegas Yacob Fonataba.
Menurut dia pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat produktivitas komoditas pertanian di Papua Barat.
Selain kualitas lahan, sumber daya petani, irigasi, penggunaan peralatan, dan sarana produksi menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi efektif.
"Supaya sektor pertanian bisa lebih maksimal dan upaya kemandirian pangan dapat tercapai," tutur Yacob S Fonataba.
Beberapa waktu lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manokwari telah mengambil sampel tanah dan air dari areal pertanian Distrik Masni.
Namun, pengujian terhadap sampel mengalami kendala karena Papua Barat tidak memiliki laboratorium yang terakreditasi.
Di sisi lain, DLH Manokwari memerlukan adanya laporan pengaduan dari masyarakat terkait kondisi pertanian yang tercemar akibat aktivitas penambangan emas ilegal.
"Kendalanya, kami mau gali informasi ke masyarakat tapi masyarakat takut berikan Informasi karena ada intimidasi dari pemilik hak ulayat," jelas salah satu staf DLH Kabupaten Manokwari.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023