KPU Sorong temukan 217 botol tinta rusak

 

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong, Marthen Kambuaya di Sorong, Rabu, menjelaskan adapun total kebutuhan logistik tinta Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Sorong sebanyak 1.040 botol.

"Namun setelah kita melakukan penyortiran bersama Bawaslu dan kepolisian setempat ternyata ada sebanyak 217 botol tindak dalam kondisi rusak, sementara 833 botol tinta dalam kondisi baik," jelas Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Marthen.

Saat ini, kata dia, KPU Kabupaten Sorong telah melaporkan kondisi kerusakan logistik dan pengajuan penggantian logistik baru KPU RI dan pihak perusahaan penyedia logistik.

“Untuk item logistik yang rusak sudah kami laporkan untuk digantikan dengan logistik baru, dan dipastikan logistik akan tiba sebelum hari H pelaksanaan Pemilu,” kata Marthen.

Selain itu, KPU Kabupaten Sorong pun telah menerima logistik lain berupa kabel ties sebanyak 13.520. Jumlah yang dikirimkan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Sorong untuk 520 TPS yang tersebar di wilayah itu.

“Proses sortir masih berlangsung, sejauh ini kita lihat masih aman karena logistik kabel ties ini memang risiko kerusakanya sangat rendah. Namun kita lihat bahwa proses hingga hari H pelaksanaan Pemilu masih lama, tentu logistik ini masih akan disimpan dulu di gudang. Kalaupun nanti semasa penyimpanan ternyata ada kerusakan maka akan segera kami kordinasikan untuk segera diganti dengan logistik yang baru,” terang Sekretaris KPU, Marthen.

Selain kabel ties, proses sortir logistik bilik suara, kotak suara dan tinta coblos juga telah dilakukan KPU Kabupaten Sorong bersama stakeholder terkait.

“Penyortiran logistik lainnya sudah dilakukan, untuk bilik suara dan kotak suara kondisinya aman. Tapi ada ratusan botol tintanya yang rusak. Kemungkinan karena packing botol tinta kurang safety sehingga dalam perjalanan terjadi kebocoran dan merembes,” jelas Marthen.

Ia menambahkan, logistik Pemilu yang saat ini masih sementara dalam proses adalah surat suara. Ditargetkan logistik surat suara baru akan diterima oleh KPU di daerah antara bulan Desember 2023 atau awal Februari 2024.