Bupati Manokwari Hermus Indou mengapresiasi Program Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang memberikan perlindungan aparat kampung melalui penyuluhan hukum.
"Penyuluhan hukum ini penting untuk membangun pengetahuan dan memproteksi aparat kampung dalam aspek tata pemerintahan dan tata kelola keuangan kampung yang baik," kata Hermus pada Pembukaan Penyuluhan Hukum Jaksa Garda Desa di Manokwari, Selasa.
Ia mengatakan penyuluhan hukum untuk membangun batas agar kepala kampung dan aparat kampung dapat bekerja mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.
Terkadang, katanya, kepala dan aparat kampung melakukan pelanggaran hukum bukan karena disengaja, melainkan karena tidak mengerti peraturannya sehingga Jaksa Garda Desa merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
"Karena dengan begitu kita aman dan selamat. Kalau tidak ikuti arahan dan petunjuk, maka ada banyak konsekuensi negatif yang akan diterima," katanya.
Ia mengatakan negara memberikan perhatian khusus kepada aparat kampung dengan tujuan memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Untuk itu, ujarnya, setiap tahun pemerintahan kampung mendapat alokasi dana desa yang tidak sedikit. Bahkan di Kabupaten Manokwari setiap kampung mengelola dana desa hampir Rp1 miliar/tahun.
"Tapi yang harus diingat itu bukan uang pribadi tapi uang negara. Kepala dan aparat kampung diberikan dana itu untuk dikelola mensejahterakan rakyat. Dengan begitu, perencanaan hingga pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan regulasi supaya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," tegasnya.
Bupati Manokwari Papua Barat Hermus Indou dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar berfoto bersama dengan seluruh peserta kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Garda Desa di Manokwari, Selasa (ANTARA/Ali Nur Ichsan)
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar mengatakan sebagai aparat penegak hukum, maka kejaksaan tidak ingin kepala kampung atau aparat kampung terjerat kasus karena tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.
Melalui Program Jaksa Garda Desa, kata dia, kejaksaan hadir untuk membantu dan menjadi pengawal kepala dan aparat kampung agar nyaman bekerja dan tidak melakukan korupsi. Kejaksaan hadir sebagai sahabat masyarakat.
"Kejati Papua Barat ingin menciptakan budaya hukum yang baik kepada masyarakat. Kita ingin memastikan pembangunan desa bisa bergerak sesuai dengan target pemerintah karena pembangunan yang baik bermula dari kampung dan kesejahteraan masyarakat meningkat mulai dari kampung," katanya.
Ia menambahkan aparat pemerintah kampung harus bisa memberi komitmen terbaik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. "Kita berharap Provinsi Papua Barat bisa menjadi jaya dan sejahtera," katanya.
