Kementerian Dalam Negeri meminta kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk menyiapkan rumah layak huni bagi para pengungsi yang akan kembali ke kampung halamannya.
Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan di Sorong, Sabtu, menjelaskan para pengungsi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Kisor, Kabupaten Maybrat, ingin kembali ke kampung halaman, namun terhalang kondisi rumah yang tidak memadai untuk dihuni.
"Setelah kami bertemu dan mendengar secara langsung keluhan para pengungsi, pada dasarnya mereka ingin kembali ke rumah, tapi kondisi rumah sudah tidak layak dihuni," jelas Hoiruddin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri: Pemda harus siapkan rumah layak bagi pengungsi Maybrat
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan di Sorong, Sabtu, menjelaskan para pengungsi korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Kisor, Kabupaten Maybrat, ingin kembali ke kampung halaman, namun terhalang kondisi rumah yang tidak memadai untuk dihuni.
"Setelah kami bertemu dan mendengar secara langsung keluhan para pengungsi, pada dasarnya mereka ingin kembali ke rumah, tapi kondisi rumah sudah tidak layak dihuni," jelas Hoiruddin.
Sebelumnya, tim Kemendagri yang didampingi Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian dan Penjabat Bupati Maybrat Benhard Eduard Rondunuwu melakukan kunjungan ke para pengungsi yang tinggal sementara di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat (13/10).
"Jadi, kunjungan langsung ke lokasi pengungsian merupakan salah satu agenda penting dalam kunjungan kerja kali. Itu perintah langsung dari Presiden Joko Widodo supaya turun dan melihat kondisi para pengungsi," kata Hoiruddin.
Salah satu aspirasi yang disampaikan para pengungsi terkait tempat tinggal mereka yang sudah tidak layak dihuni karena sudah ditinggalkan begitu lama.
Persoalan lain yang turut disampaikan menyangkut kebutuhan makan minum mereka yang tidak memadai ketika ingin kembali ke kampung halaman.
"Ini persoalan dasar yang nantinya perlu diselesaikan sehingga mempermudah mereka untuk pindah ke kampung halaman," ujarnya.
"Karena tidak akan mungkin berhasil memulangkan para pengungsi ke kampung halaman jika fasilitas penunjang kebutuhan, seperti rumah dan kebutuhan makan minum tidak disiapkan dengan baik dan maksimal," tambahnya.
Hoiruddin menambahkan Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat harus memastikan kesiapan rumah layak huni dan komitmen untuk memberikan bantuan bahan makanan kepada para pengungsi sebelum mereka pindah.
"Itu harapan mereka," imbuhnya.
Kendati demikian, dia tetap merasa yakin dengan kebijakan pemerintah untuk memulangkan para pengungsi dan menyediakan rumah layak huni bagi mereka.
Saat mengunjungi para pengungsi, Hoiruddin Hasibuan bersama rombongan membagikan sembako kepada 13 kepala keluarga dari Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, yang sudah dua tahun mengungsi ke Kabupaten Sorong, tepatnya di kediaman anggota DPRK Maybrat Thomas Aitrem.
Sementara itu, Penjabat Bupati Maybrat Benhard Eduard Rondunuwu mengatakan lewat dukungan pemerintah pusat, Pemkab Maybrat dan Pemprov Papua Barat Daya akan berupaya semaksimal mungkin menjawab kebutuhan dasar masyarakat pengungsi untuk memulangkan mereka kembali ke kampung halaman.
"Jadi, kita akan memperbaiki rumah para pengungsi supaya mereka bisa kembali dan tinggal di rumah yang layak," katanya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Maybrat pun berkomitmen untuk menyediakan bahan makanan dan biaya hidup selama enam bulan.
"Ini langkah konkret kita dari pemerintah supaya mereka bisa kembali ke kampung halaman sebelum Natal 2023, sesuai instruksi Mendagri Tito Karnavian," tambahnya.
Anggota DPRK Maybrat Thomas Aitrem mengapresiasi kebijakan Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk memulangkan para pengungsi ke kampung halamannya.
"Di rumah saya ada 13 kepala keluarga dari Distrik Aifat Timur. Saya sudah tampung mereka selama selama dua tahun dengan memberikan biaya sendiri karena menjadi tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat maupun keluarga," ujarnya
Dia mengakui bahwa persoalan dasar yang sering dialami masyarakat menyangkut kondisi ekonomi dan kesehatan yang lambat laut terus mengalami penurunan.
"Bahkan ada dua ibu yang melahirkan di rumah ini, namun saya tetap melayani masyarakat ini dengan hati,” ucap Thomas Aitrem.
Ia sepakat dengan tim Kemendagri dan Pemkab Maybrat agar masyarakat pengungsi ini segera dikembalikan ke kampungnya dengan menyiapkan biaya hidup selama enam bulan.
"Saya pastikan setelah enam bulan mereka sudah punya kebun dan kembali hidup seperti dulu," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023