Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) tahun 2023 berdampak positif terhadap upaya penguatan kerja sama sembilan provinsi yang memiliki keistimewaan dan kekhususan.
Kesembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
"Penanganan isu-isu strategis ini perlu ada kerja sama, terutama sembilan provinsi yang punya keistimewaan dan kekhususan," kata Paulus Waterpauw saat konferensi pers di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan Rakor Fordasi yang diselenggarakan di Kabupaten Manokwari pada 26-27 September 2023 akan merumuskan kebijakan bersama dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem, balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting, dan pengendalian inflasi.
Selain itu pertemuan sembilan daerah desentralisasi bertujuan meningkatkan daya saing potensi unggulan dari masing-masing provinsi agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
"Daerah yang sudah jauh lebih maju nanti kami ajak kerja sama yang dituangkan dalam deklarasi supaya ruang desentralisasi bisa dimanfaatkan lebih maksimal," ucapnya.
Ia mengakui enam provinsi di Tanah Papua masih memerlukan dukungan dari tiga provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, DIY Yogyakarta dan Aceh, sehingga implementasi kebijakan otonomi khusus (otsus) berjalan sesuai ekspektasi.
Oleh sebabnya Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sebelumnya telah melakukan rapat kerja yang menghasilkan tujuh kesepakatan untuk dibahas dalam Rakor Fordasi 2023 bersama Gubernur DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Aceh.
Tujuh kesepakatan itu antara lain BP3OKP harus memperhatikan aspirasi bupati/wali kota yang diakomodasi melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, kemudian kerja sama antarprovinsi untuk penguatan ketahanan pangan.
"Mudah-mudahan sinergi kolaborasi antarprovinsi bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak terutama masyarakat di Tanah Papua," ujar Waterpauw.
Pj Gubernur menuturkan Rakor Fordasi tahun 2023 selama dua hari rencananya dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.
Delapan gubernur beserta para delegasi sudah mulai berdatangan ke Manokwari satu hari sebelum pembukaan Rakor Fordasi 2023 pada 26 September 2023.
"Ajang Fordasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, sehingga kami menyediakan pameran UMKM produk lokal selain pameran pembangunan otsus," tutur Waterpauw.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kesembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
"Penanganan isu-isu strategis ini perlu ada kerja sama, terutama sembilan provinsi yang punya keistimewaan dan kekhususan," kata Paulus Waterpauw saat konferensi pers di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan Rakor Fordasi yang diselenggarakan di Kabupaten Manokwari pada 26-27 September 2023 akan merumuskan kebijakan bersama dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem, balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting, dan pengendalian inflasi.
Selain itu pertemuan sembilan daerah desentralisasi bertujuan meningkatkan daya saing potensi unggulan dari masing-masing provinsi agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
"Daerah yang sudah jauh lebih maju nanti kami ajak kerja sama yang dituangkan dalam deklarasi supaya ruang desentralisasi bisa dimanfaatkan lebih maksimal," ucapnya.
Ia mengakui enam provinsi di Tanah Papua masih memerlukan dukungan dari tiga provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, DIY Yogyakarta dan Aceh, sehingga implementasi kebijakan otonomi khusus (otsus) berjalan sesuai ekspektasi.
Oleh sebabnya Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sebelumnya telah melakukan rapat kerja yang menghasilkan tujuh kesepakatan untuk dibahas dalam Rakor Fordasi 2023 bersama Gubernur DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Aceh.
Tujuh kesepakatan itu antara lain BP3OKP harus memperhatikan aspirasi bupati/wali kota yang diakomodasi melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, kemudian kerja sama antarprovinsi untuk penguatan ketahanan pangan.
"Mudah-mudahan sinergi kolaborasi antarprovinsi bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak terutama masyarakat di Tanah Papua," ujar Waterpauw.
Pj Gubernur menuturkan Rakor Fordasi tahun 2023 selama dua hari rencananya dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.
Delapan gubernur beserta para delegasi sudah mulai berdatangan ke Manokwari satu hari sebelum pembukaan Rakor Fordasi 2023 pada 26 September 2023.
"Ajang Fordasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, sehingga kami menyediakan pameran UMKM produk lokal selain pameran pembangunan otsus," tutur Waterpauw.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023