Pemerintah Provinsi Papua Barat segera realisasikan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar 40 persen di tahun 2023 dari total kebutuhan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis, mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi amanat agar tahun ini pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut untuk tahapan pilkada.
"Yang paling utama adalah antisipasi penanganan Pemilu 2024, untuk Pilkada setidaknya tahun ini kita harus menyediakan 40 persen dari kebutuhan anggaran penyelenggara," kata Waterpauw.
Menyikapi instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan pertemuan bersama KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri untuk membahas besaran anggaran yang dibutuhkan.
"Nanti kita akan bahas bersama terkait anggaran, selain itu juga langkah antisipasi keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah kita," sebut Waterpauw.
Sebelumnya, Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menyebutkan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua Barat mencapai Rp280 miliar, anggaran tersebut dari pemerintah daerah.
"Hingga saat ini kita belum mendapatkan keputusan gubernur akhir terkait kesepakatan hibah pelaksanaan Pilkada, kami sudah mengajukan surat dan terus berkoordinasi terkait penggunaan anggaran daerah," kata Paskalis.
Dirinya menyebut, kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut terbesar yakni untuk belanja logistik Pilkada dan gaji penyelenggara hingga ke tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Ada 24 item yang harus dibiayai, struktur paling besar yakni belanja adhoc atau gaji penyelenggara hingga di tingkat TPS yang mencapai Rp80 miliar lebih diikuti operasional dan logistik," kata ketua KPU Papua Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis, mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi amanat agar tahun ini pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut untuk tahapan pilkada.
"Yang paling utama adalah antisipasi penanganan Pemilu 2024, untuk Pilkada setidaknya tahun ini kita harus menyediakan 40 persen dari kebutuhan anggaran penyelenggara," kata Waterpauw.
Menyikapi instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan pertemuan bersama KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri untuk membahas besaran anggaran yang dibutuhkan.
"Nanti kita akan bahas bersama terkait anggaran, selain itu juga langkah antisipasi keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah kita," sebut Waterpauw.
Sebelumnya, Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menyebutkan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua Barat mencapai Rp280 miliar, anggaran tersebut dari pemerintah daerah.
"Hingga saat ini kita belum mendapatkan keputusan gubernur akhir terkait kesepakatan hibah pelaksanaan Pilkada, kami sudah mengajukan surat dan terus berkoordinasi terkait penggunaan anggaran daerah," kata Paskalis.
Dirinya menyebut, kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut terbesar yakni untuk belanja logistik Pilkada dan gaji penyelenggara hingga ke tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Ada 24 item yang harus dibiayai, struktur paling besar yakni belanja adhoc atau gaji penyelenggara hingga di tingkat TPS yang mencapai Rp80 miliar lebih diikuti operasional dan logistik," kata ketua KPU Papua Barat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023