Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar fokus grup diskusi (FGD) untuk penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat tahun 2022.
Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia di Manokwari, Kamis, mengatakan IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.
Penyusunan IDI tersebut melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat seperti perguruan tinggi, partai politik, lembaga sosial masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi pers.
"Keterlibatan ini dilakukan saat penyusunan indikator, verifikasi data, serta FGD baik di pusat dan provinsi," kata Maritje.
Ia menjelaskan IDI adalah fact-based information (informasi berdasarkan fakta) karena sebagian besar datanya berasal dari kejadian nyata yang dapat diobservasi dan diintervensi. Artinya, data tersebut tidak hanya secara agregat, tetapi mengandung unsur kualitatif.
Ia mengatakan IDI diharapkan menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa.
"Melalui forum FGD ini kami mengkonfirmasi kembali hal-hal yang terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat," ujarnya.
Indeks demokrasi, kata dia, pertama kali dirilis tahun 2009 menggunakan metode lama dengan 30-an indikator kemudian direvisi sejak 2021 menggunakan metode baru.
Ada tiga aspek metode yang baru yakni aspek kebebasan dengan tujuh indikator, aspek kesetaraan ada tujuh indikator, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi ada delapan indikator.
"Metodenya semakin diperbaharui, jadi sekarang hanya 22 indikator dari tiga aspek demokrasi," ucap Maritje.
Tahun 2019, kata dia, indeks demokrasi Papua Barat hanya 57,62 dan mengalami peningkatan 4,14 poin menjadi 61,76 pada 2021 kemudian meningkat lagi menjadi 68,68 pada 2021.
Peningkatan sejak tahun 2020 mempengaruhi status IDI Papua Barat masuk kategori sedang, setelah dua tahun sebelumnya menempati posisi terburuk.
"Target IDI dalam RPJMD Papua Barat 2020 adalah 70,00," ujarnya.
Ia menerangkan ada empat indikator dari aspek kebebasan IDI Papua Barat 2021 mencapai nilai tertinggi, yakni dua indikator nilai sedang, dan satu indikator kategori buruk.
Selanjutnya, tiga indikator dari aspek kesetaraan menempati nilai tertinggi, satu indikator kategori sedang, dan tiga indikator berada di level rendah.
Empat indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai nilai tertinggi, dua indikator sedang, dan tiga indikator masuk kategori rendah.
"Kami berharap indikator-indikator dari tiga aspek IDI tahun 2021 yang masih rendah bisa lebih bagus lagi di tahun 2022," ujar Maritje.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Masyarakat dan Otonomi Khusus RM Thamrin Payapo, menuturkan bahwa perbedaan kinerja demokrasi antardaerah secara umum dikaitkan dengan faktor struktural, kultural, dan tingkat pendidikan tanpa ada bukti empirik yang spesifik.
"Dengan demikian, diperlukan pengukuran kinerja demokrasi secara komprehensif dan obyektif untuk menggambarkan perkembangan dan kinerja demokrasi," ujarnya.
Indeks tersebut juga diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan perkembangan dan kinerja demokrasi antarprovinsi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan politik.
"Maka dari itu penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia adalah jawabannya," ujar Thamrin.
Ia menuturkan penghitungan IDI Papua Barat telah dilakukan sebanyak 13 kali dalam periode 2009-2021 yang menggambarkan kualitas demokrasi mengalami fluktuatif.
Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan langkah konkret memperbaiki kualitas demokrasi yang stabil guna menjamin aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat Papua Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia di Manokwari, Kamis, mengatakan IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.
Penyusunan IDI tersebut melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat seperti perguruan tinggi, partai politik, lembaga sosial masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi pers.
"Keterlibatan ini dilakukan saat penyusunan indikator, verifikasi data, serta FGD baik di pusat dan provinsi," kata Maritje.
Ia menjelaskan IDI adalah fact-based information (informasi berdasarkan fakta) karena sebagian besar datanya berasal dari kejadian nyata yang dapat diobservasi dan diintervensi. Artinya, data tersebut tidak hanya secara agregat, tetapi mengandung unsur kualitatif.
Ia mengatakan IDI diharapkan menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa.
"Melalui forum FGD ini kami mengkonfirmasi kembali hal-hal yang terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat," ujarnya.
Indeks demokrasi, kata dia, pertama kali dirilis tahun 2009 menggunakan metode lama dengan 30-an indikator kemudian direvisi sejak 2021 menggunakan metode baru.
Ada tiga aspek metode yang baru yakni aspek kebebasan dengan tujuh indikator, aspek kesetaraan ada tujuh indikator, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi ada delapan indikator.
"Metodenya semakin diperbaharui, jadi sekarang hanya 22 indikator dari tiga aspek demokrasi," ucap Maritje.
Tahun 2019, kata dia, indeks demokrasi Papua Barat hanya 57,62 dan mengalami peningkatan 4,14 poin menjadi 61,76 pada 2021 kemudian meningkat lagi menjadi 68,68 pada 2021.
Peningkatan sejak tahun 2020 mempengaruhi status IDI Papua Barat masuk kategori sedang, setelah dua tahun sebelumnya menempati posisi terburuk.
"Target IDI dalam RPJMD Papua Barat 2020 adalah 70,00," ujarnya.
Ia menerangkan ada empat indikator dari aspek kebebasan IDI Papua Barat 2021 mencapai nilai tertinggi, yakni dua indikator nilai sedang, dan satu indikator kategori buruk.
Selanjutnya, tiga indikator dari aspek kesetaraan menempati nilai tertinggi, satu indikator kategori sedang, dan tiga indikator berada di level rendah.
Empat indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai nilai tertinggi, dua indikator sedang, dan tiga indikator masuk kategori rendah.
"Kami berharap indikator-indikator dari tiga aspek IDI tahun 2021 yang masih rendah bisa lebih bagus lagi di tahun 2022," ujar Maritje.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Masyarakat dan Otonomi Khusus RM Thamrin Payapo, menuturkan bahwa perbedaan kinerja demokrasi antardaerah secara umum dikaitkan dengan faktor struktural, kultural, dan tingkat pendidikan tanpa ada bukti empirik yang spesifik.
"Dengan demikian, diperlukan pengukuran kinerja demokrasi secara komprehensif dan obyektif untuk menggambarkan perkembangan dan kinerja demokrasi," ujarnya.
Indeks tersebut juga diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan perkembangan dan kinerja demokrasi antarprovinsi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan politik.
"Maka dari itu penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia adalah jawabannya," ujar Thamrin.
Ia menuturkan penghitungan IDI Papua Barat telah dilakukan sebanyak 13 kali dalam periode 2009-2021 yang menggambarkan kualitas demokrasi mengalami fluktuatif.
Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan langkah konkret memperbaiki kualitas demokrasi yang stabil guna menjamin aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat Papua Barat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023