Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat terus berupaya menggerakkan warga untuk menjalani vaksinasi COVID-19 meskipun kasus penularan virus corona di wilayahnya sudah mereda.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama Yoce Kurniawan di Wasior, Sabtu, mengatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi menjadi 70 persen guna melindungi warga dari infeksi virus corona penyebab COVID-19 beserta varian-variannya.
"Kenapa cakupan vaksinasi harus sampai 70 persen, supaya yang kebal itu lebih banyak dari yang tidak kebal. Kalau yang kebal lebih banyak berarti potensi penularan menjadi lebih kecil," katanya.
"Masyarakat yang belum vaksinasi atau sudah vaksinasi tapi belum lengkap supaya segera vaksinasi sampai dosis ketiga agar bisa tercapai kekebalan kelompok," ujar Yoce menambahkan.
Perihal pegawai negeri sipil yang belum mau menjalani vaksinasi COVID-19, Yoce mengemukakan perlunya pemberlakuan sanksi khusus guna mendorong pegawai pemerintah melakukan vaksinasi sampai tuntas.
Sanksi bagi pegawai pemerintah yang sama sekali belum menjalani vaksinasi COVID-19, menurut dia, bisa berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
"Menurut saya adanya penundaan TPP seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu bisa diberlakukan lagi. Karena dulu waktu itu diberlakukan, pegawai ramai-ramai mau divaksin," kata Yoce, yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Alberth Torey Teluk Wondama.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan sasaran vaksinasi COVID-19 di Teluk Wondama total 27.885 orang dan cakupan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga (penguat) di kabupaten itu berturut-turut 64,42 persen; 47,18 persen; dan 18,17 persen dari target.
Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Teluk Wondama Hanok Waprak mengemukakan bahwa peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 berjalan lamban karena pemahaman warga mengenai pentingnya vaksinasi masih rendah.
"Tim kesehatan setiap hari membuka layanan vaksinasi, tapi masyarakat yang datang vaksinasi itu hanya sedikit sekali," kata Waprak dalam dialog tentang vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Teluk Wondama.
Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga masih ada yang enggan menjalani vaksinasi COVID-19 dan banyak yang tidak menjalani vaksinasi lanjutan setelah mendapat vaksinasi dosis pertama.
"Yang kami soroti itu yang utama kesadaran dari para pegawai atau ASN kita. Sampai sekarang ini banyak ASN yang belum vaksin. Lebih banyak yang vaksin I tapi tidak lanjut ke vaksin II atau booster (penguat). Padahal pegawai itu kan seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat," ujarnya.
Pemuka agama di Kabupaten Teluk Wondama mendorong pemerintah daerah menggiatkan penyuluhan mengenai pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap serangan COVID-19.
"Kami berharap tim kesehatan tetap semangat walaupun masyarakat kita ini banyak yang masih tidak mau divaksin. Ini tantangan bagi kita semua. Jadi kuncinya harus semangat dan mencari cara-cara baru supaya masyarakat mau sadar untuk divaksin," kata Sekretaris Badan Kerja Sama Antar-Gereja (BKAG) Pendeta Iskandar.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Teluk Wondama Abudin Ohoimas juga menyemangati petugas kesehatan untuk menggiatkan penyuluhan dan pelayanan vaksinasi COVID-19. MUI menyatakan siap membantu sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi.
"Dari awal sejak vaksinasi ini dimulai kami terus menyampaikan bahwa semua vaksin COVID-19 yang beredar ini halal jadi aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Itu sudah ditegaskan dari MUI pusat, sehingga masyarakat, khususnya umat Islam, tidak perlu takut," kata Ohoimas.
"Kami harapkan para petugas medis tetap semangat. Jangan kendor," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Teluk Wondama Yoce Kurniawan di Wasior, Sabtu, mengatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi menjadi 70 persen guna melindungi warga dari infeksi virus corona penyebab COVID-19 beserta varian-variannya.
"Kenapa cakupan vaksinasi harus sampai 70 persen, supaya yang kebal itu lebih banyak dari yang tidak kebal. Kalau yang kebal lebih banyak berarti potensi penularan menjadi lebih kecil," katanya.
"Masyarakat yang belum vaksinasi atau sudah vaksinasi tapi belum lengkap supaya segera vaksinasi sampai dosis ketiga agar bisa tercapai kekebalan kelompok," ujar Yoce menambahkan.
Perihal pegawai negeri sipil yang belum mau menjalani vaksinasi COVID-19, Yoce mengemukakan perlunya pemberlakuan sanksi khusus guna mendorong pegawai pemerintah melakukan vaksinasi sampai tuntas.
Sanksi bagi pegawai pemerintah yang sama sekali belum menjalani vaksinasi COVID-19, menurut dia, bisa berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
"Menurut saya adanya penundaan TPP seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu bisa diberlakukan lagi. Karena dulu waktu itu diberlakukan, pegawai ramai-ramai mau divaksin," kata Yoce, yang juga menjabat sebagai Direktur RSUD Dr. Alberth Torey Teluk Wondama.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan sasaran vaksinasi COVID-19 di Teluk Wondama total 27.885 orang dan cakupan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga (penguat) di kabupaten itu berturut-turut 64,42 persen; 47,18 persen; dan 18,17 persen dari target.
Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Teluk Wondama Hanok Waprak mengemukakan bahwa peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 berjalan lamban karena pemahaman warga mengenai pentingnya vaksinasi masih rendah.
"Tim kesehatan setiap hari membuka layanan vaksinasi, tapi masyarakat yang datang vaksinasi itu hanya sedikit sekali," kata Waprak dalam dialog tentang vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Teluk Wondama.
Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga masih ada yang enggan menjalani vaksinasi COVID-19 dan banyak yang tidak menjalani vaksinasi lanjutan setelah mendapat vaksinasi dosis pertama.
"Yang kami soroti itu yang utama kesadaran dari para pegawai atau ASN kita. Sampai sekarang ini banyak ASN yang belum vaksin. Lebih banyak yang vaksin I tapi tidak lanjut ke vaksin II atau booster (penguat). Padahal pegawai itu kan seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat," ujarnya.
Pemuka agama di Kabupaten Teluk Wondama mendorong pemerintah daerah menggiatkan penyuluhan mengenai pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap serangan COVID-19.
"Kami berharap tim kesehatan tetap semangat walaupun masyarakat kita ini banyak yang masih tidak mau divaksin. Ini tantangan bagi kita semua. Jadi kuncinya harus semangat dan mencari cara-cara baru supaya masyarakat mau sadar untuk divaksin," kata Sekretaris Badan Kerja Sama Antar-Gereja (BKAG) Pendeta Iskandar.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Teluk Wondama Abudin Ohoimas juga menyemangati petugas kesehatan untuk menggiatkan penyuluhan dan pelayanan vaksinasi COVID-19. MUI menyatakan siap membantu sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi.
"Dari awal sejak vaksinasi ini dimulai kami terus menyampaikan bahwa semua vaksin COVID-19 yang beredar ini halal jadi aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Itu sudah ditegaskan dari MUI pusat, sehingga masyarakat, khususnya umat Islam, tidak perlu takut," kata Ohoimas.
"Kami harapkan para petugas medis tetap semangat. Jangan kendor," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022