Pemerintah Kota Sorong diberikan target realisasi investasi sebesar Rp493,2 miliar atau 18 persen dari target yang berikan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,47 triliun di luar minyak dan gas bumi.
Guna merealisasikan target tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kota Sorong menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kemudahan berusaha, Senin.
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Sorong, Hanok Talla yang membuka kegiatan, mengatakan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut difokuskan pada Sistem Online Single Submission - Risk Based Aproach (OSS RBA) bagi pelaku usaha di daerah tersebut.
Dia menjelaskan bahwa OSS-RBA disebut mampu memperlancar proses pelayanan perizinan bagi para pelaku usaha yang dituntut juga untuk berinovasi menuju era digital.
Menurutnya, Presiden Jokowi pada 2022 menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.200 triliun. Dari target itu pemerintah provinsi Papua Barat diberikan tanggung jawab sebesar Rp2,47 triliun.
"Sedangkan Kota Sorong diberikan target sebesar Rp493,2 miliar di luar minyak dan gas bumi," ujarnya.
Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Herry Widjasena yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa realisasi investasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan siasat peningkatan investasi melalui potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang, kemudahan perizinan, fasilitas pajak, maupun iklim penanaman modal yang kondusif.
Langkah Presiden tersebut sangat penting mengingat peringkat Indonesia dalam daya saing bangsa berada pada urutan ke 73 dari 113 negara. Jauh di bawah Malaysia yang menempati urutan 12 dan Singapura yang menempati urutan dua.
Ia menjelaskan bahwa lemahnya daya saing bangsa adalah sulitnya pengurusan perizinan bagi pelaku usaha. Karena itu, mendorong pemerintah untuk menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Sosialisasi dan bimbingan teknis kemudahan berusaha lewat sistem OSS RBA merupakan bentuk perhatian Dinas supaya lebih aktif menanggapi isu-isu investasi yang berkembang serta memberikan pemahaman positif tentang berinvestasi yang baik.
Ditambahkan bahwa pemerintah memiliki data potensi usaha dan terus memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil agar bisa berkembang menjadi usaha besar sehingga cita-cita yang diharapkan pemerintah berhasil.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Guna merealisasikan target tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kota Sorong menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kemudahan berusaha, Senin.
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Sorong, Hanok Talla yang membuka kegiatan, mengatakan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut difokuskan pada Sistem Online Single Submission - Risk Based Aproach (OSS RBA) bagi pelaku usaha di daerah tersebut.
Dia menjelaskan bahwa OSS-RBA disebut mampu memperlancar proses pelayanan perizinan bagi para pelaku usaha yang dituntut juga untuk berinovasi menuju era digital.
Menurutnya, Presiden Jokowi pada 2022 menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.200 triliun. Dari target itu pemerintah provinsi Papua Barat diberikan tanggung jawab sebesar Rp2,47 triliun.
"Sedangkan Kota Sorong diberikan target sebesar Rp493,2 miliar di luar minyak dan gas bumi," ujarnya.
Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Herry Widjasena yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa realisasi investasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan siasat peningkatan investasi melalui potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang, kemudahan perizinan, fasilitas pajak, maupun iklim penanaman modal yang kondusif.
Langkah Presiden tersebut sangat penting mengingat peringkat Indonesia dalam daya saing bangsa berada pada urutan ke 73 dari 113 negara. Jauh di bawah Malaysia yang menempati urutan 12 dan Singapura yang menempati urutan dua.
Ia menjelaskan bahwa lemahnya daya saing bangsa adalah sulitnya pengurusan perizinan bagi pelaku usaha. Karena itu, mendorong pemerintah untuk menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Sosialisasi dan bimbingan teknis kemudahan berusaha lewat sistem OSS RBA merupakan bentuk perhatian Dinas supaya lebih aktif menanggapi isu-isu investasi yang berkembang serta memberikan pemahaman positif tentang berinvestasi yang baik.
Ditambahkan bahwa pemerintah memiliki data potensi usaha dan terus memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil agar bisa berkembang menjadi usaha besar sehingga cita-cita yang diharapkan pemerintah berhasil.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022