Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kaimana, Papua Barat, membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan pada enam distrik (kecamatan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di kampung-kampung pelosok.
Wakil Bupati Kaimana Hasbulla Furuada di Kaimana, Rabu, mengharapkan pembentukan UPTD Pendidikan yang diikuti dengan penyerahan SK Pengangkatan Koordinator Wilayah (Korwil) pada enam distrik tersebut dapat mengangkat mutu pendidikan di kampung-kampung terpencil yang jauh dari kota.
Melalui langkah itu, Furuada berharap anak-anak asli semakin terbuka kesempatan untuk mendapatkan hak dasar mereka menikmati pendidikan sebagaimana anak-anak di daerah lain, dan sekaligus meminimalisasi angka putus sekolah.
"Seluruh komponen di dinas pendidikan harus menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan koordinator wilayah. Jangan juga pembentukan koordinator wilayah ini hanya memperkaya struktur, namun miskin fungsi," kata Furuada.
Enam distrik yang dibentuk UPTD Pendidikan yaitu Distrik Yamor dengan koordinator wilayah (korwil) Djafar Ahek, Distrik Buruway dengan korwil Landra Busira, Distrik Kambrauw dengan korwil Finsensius Yamro.
Selanjutnya Distrik Teluk Arguni dengan korwil Blasius Kilmas, Distrik Arguni Bawah dengan korwil Ivo Reliubun dan Distrik Teluk Etna dengan korwil Yakobus Welikin.
"Saya berharap pembentukan koordinator wilayah pendidikan ini dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan pendidikan khususnya di enam wilayah kerja pendidikan yang sudah ditetapkan," ujar Furuada.
Ia mengingatkan agar pembentukan koordinator wilayah pendidikan jangan hanya menambah beban anggaran daerah.
Setiap Korwil Pendidikan diminta melaksanakan fungsi dan tugasnya terutama dalam hal pengawasan dan administrasi pendidikan.
Pembentukan UPTD Pendidikan dan penetapan koordinator wilayah kerja tersebut menindaklanjuti Peraturan Bupati Kaimana Nomor 13 Tahun 2022 tentang Wilayah Kerja Bidang Pendidikan.
Sorotan Kapolda
Tingginya angka kasus putus sekolah anak-anak asli Papua di wilayah Papua Barat mendapat sorotan khusus dari Kapolda Papua Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga.
"Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan," ujar Irjen Silitonga dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) bertajuk pendidikan di Manokwari, Selasa (27/9).
Polda Papua Barat melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas), katanya, akan turut berkontribusi melalui intervensi program, untuk memacu semua pemangku kepentingan agar 'tersinggung' dan peduli terhadap generasi putus sekolah tersebut.
"Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak untuk bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan," ujar orang nomor satu di jajaran Polda Papua Barat itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Wakil Bupati Kaimana Hasbulla Furuada di Kaimana, Rabu, mengharapkan pembentukan UPTD Pendidikan yang diikuti dengan penyerahan SK Pengangkatan Koordinator Wilayah (Korwil) pada enam distrik tersebut dapat mengangkat mutu pendidikan di kampung-kampung terpencil yang jauh dari kota.
Melalui langkah itu, Furuada berharap anak-anak asli semakin terbuka kesempatan untuk mendapatkan hak dasar mereka menikmati pendidikan sebagaimana anak-anak di daerah lain, dan sekaligus meminimalisasi angka putus sekolah.
"Seluruh komponen di dinas pendidikan harus menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan koordinator wilayah. Jangan juga pembentukan koordinator wilayah ini hanya memperkaya struktur, namun miskin fungsi," kata Furuada.
Enam distrik yang dibentuk UPTD Pendidikan yaitu Distrik Yamor dengan koordinator wilayah (korwil) Djafar Ahek, Distrik Buruway dengan korwil Landra Busira, Distrik Kambrauw dengan korwil Finsensius Yamro.
Selanjutnya Distrik Teluk Arguni dengan korwil Blasius Kilmas, Distrik Arguni Bawah dengan korwil Ivo Reliubun dan Distrik Teluk Etna dengan korwil Yakobus Welikin.
"Saya berharap pembentukan koordinator wilayah pendidikan ini dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan pendidikan khususnya di enam wilayah kerja pendidikan yang sudah ditetapkan," ujar Furuada.
Ia mengingatkan agar pembentukan koordinator wilayah pendidikan jangan hanya menambah beban anggaran daerah.
Setiap Korwil Pendidikan diminta melaksanakan fungsi dan tugasnya terutama dalam hal pengawasan dan administrasi pendidikan.
Pembentukan UPTD Pendidikan dan penetapan koordinator wilayah kerja tersebut menindaklanjuti Peraturan Bupati Kaimana Nomor 13 Tahun 2022 tentang Wilayah Kerja Bidang Pendidikan.
Sorotan Kapolda
Tingginya angka kasus putus sekolah anak-anak asli Papua di wilayah Papua Barat mendapat sorotan khusus dari Kapolda Papua Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga.
"Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan," ujar Irjen Silitonga dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) bertajuk pendidikan di Manokwari, Selasa (27/9).
Polda Papua Barat melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas), katanya, akan turut berkontribusi melalui intervensi program, untuk memacu semua pemangku kepentingan agar 'tersinggung' dan peduli terhadap generasi putus sekolah tersebut.
"Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak untuk bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan," ujar orang nomor satu di jajaran Polda Papua Barat itu.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022