Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM di lima kabupaten di Papua Barat mencapai 3.600 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 13 persen dari total 24.600 KPM.
Kepala PT Pos Indonesia cabang Manokwari Johannes Kesaulija di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran BLT BBM sampai dengan pekan ini mencapai 13 persen dan masih menyisakan ada 21.000 KPM
“Kita sudah berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang untuk percepatan penyaluran BLT BBM,” kata dia.
Untuk wilayah dengan jumlah KPM terbanyak yakni Kabupaten Manokwari sebanyak 11.443 KPM baru tersalurkan di angka 1.000 KPM lebih.
Wilayah kerja PT Pos Indonesia cabang Manokwari meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari selatan, kabupaten teluk Bintuni, kabupaten Teluk Wondama dan kabupaten Pegunungan Arfak.
“Manokwari yang paling banyak, sementara kita terus salurkan dan bagi jadwal untuk setiap distrik,” jelas dia.
Dalam penyaluran, Johannes mengaku, mengalami kendala akibat kondisi daerah yang luas dan sebagian wilayah jauh di pesisir dan gunung sangat sulit untuk memenuhi target waktu penyaluran yang ditentukan Kementerian Sosial.
“Kita diberikan batas waktu dua minggu, medan di wilayah PT Pos cabang Manokwari banyak yang sulit untuk di jangkau seperti pegunungan Arfak dan wilayah kepulauan di Wondama,” kata Yohanes.
Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, disebutkan, penyaluran BLT BBM sempat tertunda karena adanya pembaharuan data dari Kementerian Sosial.
Dia menyebutkan, sejak awal penerimaan data penerima BLT BBM, PT Pos Indonesia sudah empat kali menerima revisi data terkait.
"Setelah di lounching oleh Presiden data penerima BLT BBM Papua dan Papua Barat sempat ditarik karena ada perubahan, kita baru salurkan pada Kamis pekan lalu," lanjut dia.
Untuk penerima BLT BBM tahap pertama terbagi menjadi dua yakni penerima BLT BBM yang menerima bantuan sembako pangan (BSP) mendapat Rp300 ribu untuk setiap KPM, sementara penerima KPM penerima BLT BBM yang tidak mendapatkan BSP mendapat Rp500 ribu .
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022