Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat mengelola dana bantuan BBM subsidi sebesar Rp1,65 miliar bagi 1.100 orang nelayan di 11 Kabupaten dan Kota di Papua Barat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Jacobis Ayomi di Manokwari, Selasa, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang masuk dalam RAPBD Perubahan 2022.
"Dana tersebut diperuntukkan untuk menekan inflasi daerah yang dianggarkan Pemprov Papua Barat dengan total keseluruhan Rp12 milyar dan dikelola oleh empat OPD salah satunya DKP Papua Barat," kata dia.
Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut akan diberikan kepada para nelayan di sebelas kabupaten kota di Papua Barat untuk diberikan dalam bentuk subsidi BBM.
Ayomi mengatakan setiap Kabupaten dan kota telah diminta menyiapkan data nelayan sebanyak 100 orang, dengan tahap pertama yaitu terhitung bulan September, Oktober dan November setiap nelayan akan mendapatkan 50 liter BBM Subsidi.
"Kami DKP provinsi baru akan menyurat kepada DKP Kabupaten untuk menyiapkan data dimaksud dalam bentuk SK Bupati," jelas Ayomi.
Surat keputusan Bupati tentang data nelayan penerima bantuan, akan menjadi dasar bagi DKP provinsi untuk menyalurkan bantuan BBM kepada nelayan yang membutuhkan.
"Semoga bantuan BBM subsidi yang diberikan nantinya dapat membantu para nelayan dalam melakukan aktivitasnya saat melaut, sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga ikan di pasar," katanya.
Saat ini, ikan termasuk dalam daftar komoditas penyumbang inflasi di Papua Barat sehingga jika harga ikan mengalami kenaikan, maka inflasi Papua Barat juga akan sangat berpengaruh.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Jacobis Ayomi di Manokwari, Selasa, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang masuk dalam RAPBD Perubahan 2022.
"Dana tersebut diperuntukkan untuk menekan inflasi daerah yang dianggarkan Pemprov Papua Barat dengan total keseluruhan Rp12 milyar dan dikelola oleh empat OPD salah satunya DKP Papua Barat," kata dia.
Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut akan diberikan kepada para nelayan di sebelas kabupaten kota di Papua Barat untuk diberikan dalam bentuk subsidi BBM.
Ayomi mengatakan setiap Kabupaten dan kota telah diminta menyiapkan data nelayan sebanyak 100 orang, dengan tahap pertama yaitu terhitung bulan September, Oktober dan November setiap nelayan akan mendapatkan 50 liter BBM Subsidi.
"Kami DKP provinsi baru akan menyurat kepada DKP Kabupaten untuk menyiapkan data dimaksud dalam bentuk SK Bupati," jelas Ayomi.
Surat keputusan Bupati tentang data nelayan penerima bantuan, akan menjadi dasar bagi DKP provinsi untuk menyalurkan bantuan BBM kepada nelayan yang membutuhkan.
"Semoga bantuan BBM subsidi yang diberikan nantinya dapat membantu para nelayan dalam melakukan aktivitasnya saat melaut, sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga ikan di pasar," katanya.
Saat ini, ikan termasuk dalam daftar komoditas penyumbang inflasi di Papua Barat sehingga jika harga ikan mengalami kenaikan, maka inflasi Papua Barat juga akan sangat berpengaruh.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022