Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani dampak bencana.
"Sarana dan prasarana yang kami miliki sangat minim. Kami tidak punya ekskavator, tidak punya chainsaw (gergaji mesin), tidak punya traktor. Jadi untuk mengurus tanggap darurat itu kami kesulitan, harus pinjam punya orang," kata Kepala Pelaksana BPBD Teluk Wondama Aser Waroi di Wasior, Sabtu.
Waroi mengatakan bahwa masalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana tersebut sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Teluk Wondama.
Dia berharap DPRD Teluk Wondama mendukung pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana.
Waroi mengatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menghambat pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana.
Ia mencontohkan, penanganan dampak bencana banjir yang menyebabkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur di Distrik Windesi hingga masa tanggap darurat berakhir pada 22 Agustus 2022 belum selesai karena tidak ada alat berat.
"Sebenarnya kami mau kirim alat berat ke sana tapi kami belum bisa mendapatkan alat berat. Mau pinjam di perusahaan juga belum dapat," kata Waroi.
Ketua DPRD Teluk Wondama Herman Sawasemariai mendukung usul BPBD mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana.
"Kami mendukung agar alat berat harus ada di BPBD. Itu perlu sekali karena Wondama ini sudah biasa banjir. Kami akan sampaikan ke bupati dan tim anggaran...," katanya.
"Bila perlu dalam perubahan (APBD 2022) ini harus masuk. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat," ia menambahkan.
Ketua Komisi C DPRD Teluk Wondama Remran Sinadia juga mengemukakan pentingnya pengadaan alat berat untuk mendukung upaya penanganan dampak bencana.
"Tidak bisa kita pinjam alat berat dari perusahaan. Makanya kami sering mendorong agar BPBD harus punya alat berat sendiri, tidak bisa bergantung ke pihak lain karena bencana ini tidak bisa tunggu-tunggu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
"Sarana dan prasarana yang kami miliki sangat minim. Kami tidak punya ekskavator, tidak punya chainsaw (gergaji mesin), tidak punya traktor. Jadi untuk mengurus tanggap darurat itu kami kesulitan, harus pinjam punya orang," kata Kepala Pelaksana BPBD Teluk Wondama Aser Waroi di Wasior, Sabtu.
Waroi mengatakan bahwa masalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana tersebut sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Teluk Wondama.
Dia berharap DPRD Teluk Wondama mendukung pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana.
Waroi mengatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menghambat pelaksanaan upaya tanggap darurat bencana.
Ia mencontohkan, penanganan dampak bencana banjir yang menyebabkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur di Distrik Windesi hingga masa tanggap darurat berakhir pada 22 Agustus 2022 belum selesai karena tidak ada alat berat.
"Sebenarnya kami mau kirim alat berat ke sana tapi kami belum bisa mendapatkan alat berat. Mau pinjam di perusahaan juga belum dapat," kata Waroi.
Ketua DPRD Teluk Wondama Herman Sawasemariai mendukung usul BPBD mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendukung penanganan dampak bencana.
"Kami mendukung agar alat berat harus ada di BPBD. Itu perlu sekali karena Wondama ini sudah biasa banjir. Kami akan sampaikan ke bupati dan tim anggaran...," katanya.
"Bila perlu dalam perubahan (APBD 2022) ini harus masuk. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat," ia menambahkan.
Ketua Komisi C DPRD Teluk Wondama Remran Sinadia juga mengemukakan pentingnya pengadaan alat berat untuk mendukung upaya penanganan dampak bencana.
"Tidak bisa kita pinjam alat berat dari perusahaan. Makanya kami sering mendorong agar BPBD harus punya alat berat sendiri, tidak bisa bergantung ke pihak lain karena bencana ini tidak bisa tunggu-tunggu," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022