Bupati Kaimana, Papua Barat Freddy Thie meminta dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur jalan di wilayahnya yang akan menghubungkan ibu kota kabupaten dengan distrik dan kampung lantaran hingga kini akses perhubungan darat masih sangat terbatas.
Dihubungi ANTARA dari Manokwari, Senin, Freddy mengaku sudah pernah menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada November 2021.
Saat itu Freddy mewakili Kabupaten Kaimana menerima penghargaan dari Kementerian PUPR sebagai salah satu dari 10 daerah terbaik di Indonesia yang sukses melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Dalam pertemuan dengan Menteri Basuki bersama jajaran Kementerian PUPR itu, Freddy Thie yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Donald R Wakum menyerahkan satu dokumen berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kaimana pada Oktober 2019.
"Saya mengatakan Pak Menteri izin, saya cuma bawa kertas ini berkaitan dengan kunjungan Bapak Presiden karena masyarakat terus mempertanyakan setelah kunjungan itu bagaimana dengan Kaimana ini, karena adem ayem saja," kata Freddy.
Mendapat penjelasan seperti itu, Menteri Basuki seketika kaget dan langsung menanyakan kepada para stafnya soal perhatian terhadap Kabupaten Kaimana pascakunjungan kerja Presiden Jokowi.
"Saya juga menyampaikan Pak Menteri, kita orang Kaimana cemburu dengan kabupaten lain yang ada di Papua Barat. Kenapa kita cemburu karena jalan di kabupaten lain sudah ratusan kilometer, sementara di Kaimana baru puluhan kilometer. Kita lihat di kabupaten lain sudah ratusan kilometer seperti di Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama," ujarnya saat itu.
Kabupaten Kaimana , katanya, memiliki 84 desa (kampung), namun tidak sampai separuhnya bisa ditembus dengan akses jalan.
"Mau ke kampung itu saja susah, karena tidak ada jalan. Terpaksa kami harus lewat laut atau jalan kaki. Pesawat juga belum tentu bisa ke kampung karena tidak ada lapangan terbang. Dari sisi biaya sangat mahal. Saya mengatakan seperti itu di depan Pak Menteri Basuki dan dan rupanya itu menjadi pintu masuk untuk lebih memperhatikan Kaimana," jelas Freddy.
Tim dari Kementerian PUPR, katanya, sudah turun ke Kaimana untuk menyiapkan perencanaan pembangunan ruas jalan strategis nasional di wilayah itu.
"Mudah-mudahan tindak lanjutnya cepat. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya lobi dan komunikasi itu maka atas penyertaan Tuhan nanti hati para pejabat kita bisa terbuka untuk memberikan ruang bagi kemajuan Kabupaten Kaimana," harap Freddy.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Dihubungi ANTARA dari Manokwari, Senin, Freddy mengaku sudah pernah menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada November 2021.
Saat itu Freddy mewakili Kabupaten Kaimana menerima penghargaan dari Kementerian PUPR sebagai salah satu dari 10 daerah terbaik di Indonesia yang sukses melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Dalam pertemuan dengan Menteri Basuki bersama jajaran Kementerian PUPR itu, Freddy Thie yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Donald R Wakum menyerahkan satu dokumen berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kaimana pada Oktober 2019.
"Saya mengatakan Pak Menteri izin, saya cuma bawa kertas ini berkaitan dengan kunjungan Bapak Presiden karena masyarakat terus mempertanyakan setelah kunjungan itu bagaimana dengan Kaimana ini, karena adem ayem saja," kata Freddy.
Mendapat penjelasan seperti itu, Menteri Basuki seketika kaget dan langsung menanyakan kepada para stafnya soal perhatian terhadap Kabupaten Kaimana pascakunjungan kerja Presiden Jokowi.
"Saya juga menyampaikan Pak Menteri, kita orang Kaimana cemburu dengan kabupaten lain yang ada di Papua Barat. Kenapa kita cemburu karena jalan di kabupaten lain sudah ratusan kilometer, sementara di Kaimana baru puluhan kilometer. Kita lihat di kabupaten lain sudah ratusan kilometer seperti di Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama," ujarnya saat itu.
Kabupaten Kaimana , katanya, memiliki 84 desa (kampung), namun tidak sampai separuhnya bisa ditembus dengan akses jalan.
"Mau ke kampung itu saja susah, karena tidak ada jalan. Terpaksa kami harus lewat laut atau jalan kaki. Pesawat juga belum tentu bisa ke kampung karena tidak ada lapangan terbang. Dari sisi biaya sangat mahal. Saya mengatakan seperti itu di depan Pak Menteri Basuki dan dan rupanya itu menjadi pintu masuk untuk lebih memperhatikan Kaimana," jelas Freddy.
Tim dari Kementerian PUPR, katanya, sudah turun ke Kaimana untuk menyiapkan perencanaan pembangunan ruas jalan strategis nasional di wilayah itu.
"Mudah-mudahan tindak lanjutnya cepat. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya lobi dan komunikasi itu maka atas penyertaan Tuhan nanti hati para pejabat kita bisa terbuka untuk memberikan ruang bagi kemajuan Kabupaten Kaimana," harap Freddy.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022